Dalam sebuah pernikahan ada yang namanya konflik antara pasangan suami-istri, ada yang bisa dengan komunikasi berdua dan ada juga yang harus penyelesaian melalu pengadilan, dalam hal ini pernikahan akan berakhir setelah adanya putusan dari pengadilan.

Dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah Salah satu pihak berbuat zina, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman, Salah satu pihak mendapat cacat badan, terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun. Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian yaitu Suami melanggar taklik-talak dan murtad.

Akibat dari perceraian dalam Pasal 41, hak perwalian anak dibawah umur kepada ibu. Dasarnya, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Pertanggung jawaban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak; bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

Domisili pengadilan perceraian terhadap muslim yaitu dimana pihak istri bertempat tinggal terakhir. Tidak harus sesuai KTP, namun alamat tinggal saat itu. Sedangkan sifat putusan dalam perceraian adalah deklaratoir, Konstitutif, dan Condemnatoir

Maka dengan demikian peran advokat terkait perceraian muslim sebagai berikut:

1. Advokasi, Pengacara memperjuangkan hak dari perceraian tersebut. Seperti, Hak Asuh, Nafkah, Harta Bersama
2. Representasi, pengacara memberikan pendampingan kepada klien dalam memperoleh hak dari perceraian tersebut
3. Penelitian Hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Seperti UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam
4. Konsep Gugatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) dan khusus yang beragama Islam mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
5. Nasehehat Hukum, sesuai dengan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang perolehan hak dari perceraian tersebut
6. Pengacara memastikan hak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) dan khusus yang beragama Islam mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)

Kami Konsultan Hukum Permasalahan Keluarga

Langsung terhubung bersama kami melalui whatsApp untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengurusan perceraian sekarang juga